JAKARTA, Detikfaktual.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, (7/4/2026). Rapat tersebut membahas sejumlah agenda strategis di sektor kelautan dan perikanan. Salah satu fokus utama adalah percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya percepatan realisasi program tersebut. Ia meminta seluruh kementerian terkait untuk bekerja lebih efektif dan terkoordinasi. Tujuannya agar manfaat program dapat segera dirasakan masyarakat pesisir.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan perkembangan terbaru pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Hingga saat ini, pembangunan telah mencapai 100 titik. Jumlah tersebut terdiri dari 65 titik tahap pertama dan 35 titik tahap kedua.
Trenggono menjelaskan bahwa seluruh titik yang saat ini dibangun ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Pemerintah menargetkan penyelesaian seluruhnya pada akhir Mei 2026. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden untuk mempercepat implementasi program.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga memberi perhatian serius terhadap aspek pengelolaan kampung nelayan. Penguatan sistem manajemen dinilai penting agar program berjalan berkelanjutan. Hal ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah.
Tidak hanya itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi fokus utama. Pemerintah menilai kualitas SDM nelayan harus ditingkatkan. Langkah ini diharapkan mampu mendukung produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Dalam rapat tersebut, turut dibahas mengenai pengawakan di kampung nelayan. Aspek ini dinilai krusial untuk memastikan operasional berjalan optimal. Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap hal tersebut.
Ke depan, pemerintah telah menyiapkan rencana pembangunan lanjutan dalam skala besar. Sebanyak 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih akan dibangun secara paralel pada tahun 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan.
Fokus pembangunan tahap lanjutan tersebut akan diarahkan ke wilayah Indonesia Timur. Pemerintah menilai kawasan ini memiliki potensi besar di sektor kelautan. Namun, masih membutuhkan dukungan infrastruktur dan pemberdayaan.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah mematangkan rencana kerja sama internasional. Salah satunya adalah pengadaan kapal melalui kerja sama dengan Pemerintah Inggris. Proses ini masih dalam tahap koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk analisis kesiapan galangan kapal dalam negeri, dengan target penyelesaian dalam dua tahun.
(Rwn)
