Washington, Detikfaktual.com — Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menarik personel pemerintah non-esensial beserta anggota keluarga mereka yang memenuhi syarat dari Kedutaan Besar AS di Beirut, Lebanon.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri mengatakan pada Senin, seperti dikutip Reuters, Selasa (24/2), langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran atas risiko konflik militer dengan Iran.

“Kami secara berkelanjutan menilai lingkungan keamanan. Berdasarkan peninjauan terbaru, kami memandang perlu untuk mengurangi kehadiran kami menjadi personel esensial,” kata pejabat tersebut dengan syarat anonim.

Ia menegaskan Kedutaan Besar AS tetap beroperasi dengan staf inti. “Ini merupakan langkah sementara untuk memastikan keselamatan personel kami, sambil tetap mempertahankan kemampuan operasional dan pelayanan bagi warga negara AS,” ujarnya.

Amerika Serikat saat ini memperkuat kehadiran militernya di Timur Tengah. Presiden Donald Trump pekan lalu memperingatkan bahwa “hal-hal yang sangat buruk akan terjadi” jika tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa lama terkait program nuklir Iran. Teheran sebelumnya mengancam akan menyerang pangkalan militer AS di kawasan tersebut jika diserang.

Dalam kabel internal Departemen Luar Negeri yang dilihat Reuters disebutkan, pegawai yang menempati posisi darurat dan ingin meninggalkan pos diminta meninjau pengaturan alternatif untuk memastikan fungsi operasional tetap berjalan serta berkonsultasi dengan kantor eksekutif biro regional masing-masing.

Pada hari yang sama, Departemen Luar Negeri AS juga memperbarui imbauan perjalanan ke Lebanon dengan kembali menegaskan peringatan agar warga negara AS tidak bepergian ke negara tersebut. Personel kedutaan yang masih berada di Beirut dibatasi untuk tidak melakukan perjalanan pribadi tanpa izin sebelumnya, dengan kemungkinan penerapan pembatasan tambahan sewaktu-waktu seiring meningkatnya ancaman keamanan.

Kepentingan Amerika Serikat berulang kali menjadi sasaran di Lebanon pada dekade 1980-an selama perang saudara 1975–1990. Washington menyalahkan Hizbullah yang didukung Iran atas sejumlah serangan, termasuk bom bunuh diri 1983 terhadap markas Marinir AS di Beirut yang menewaskan 241 prajurit, serta serangan terhadap Kedutaan Besar AS yang menewaskan 49 staf.

Sementara itu, ketegangan diplomatik terkait program nuklir Iran masih berlangsung. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi pada Minggu menyatakan ia memperkirakan akan bertemu dengan utusan khusus Presiden Trump, Steve Witkoff, di Jenewa pada Kamis (26/2), seraya menilai masih terdapat “peluang besar” bagi solusi diplomatik.

Namun kedua pihak dilaporkan masih terbelah tajam, termasuk terkait cakupan dan tahapan pelonggaran sanksi AS, setelah dua putaran perundingan. Mengutip pejabat dari kedua pihak serta diplomat di kawasan Teluk dan Eropa, Reuters melaporkan bahwa Teheran dan Washington bergerak cepat menuju potensi konflik militer seiring memudarnya harapan penyelesaian diplomatik.

Bloomberg juga melaporkan, mengutip diplomat yang tidak disebutkan namanya, bahwa tuntutan agar Iran sepenuhnya menghentikan pengayaan uranium telah dikesampingkan dalam pembicaraan AS–Iran di Jenewa. Negosiasi kini disebut berfokus pada aspek teknis program nuklir, termasuk lokasi, tingkat, dan jumlah sentrifugal.

Diplomat Iran tersebut menegaskan tidak ada pembahasan mengenai skema regional pengayaan uranium maupun pemindahan material nuklir Iran ke luar negeri.(*)

(sumber:IDNfinancials.com)