TANGERANG, Detikfaktual.com – Distribusi logistik program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, terpaksa diubah.
Langkah tegas ini diambil setelah tim pengawas menemukan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP), ketidaksesuaian standar kualitas makanan, serta kelebihan beban kapasitas produksi pada dapur umum pengelola.
Dikutib dari Targetberita.co.id Dugaan manipulasi mencuat pada pendistribusian menu MBG hari Selasa (19/5/2026).
Sajian yang diberikan kepada penerima manfaat dinilai tidak memenuhi standarisasi gizi.
Berdasarkan konfirmasi lapangan, laporan dokumentasi foto yang dikirimkan pengelola ke Kantor Pusat MBG terbukti berbeda jauh dengan menu riil yang diterima masyarakat.
Temuan ini memicu reaksi keras dari Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kampung Melayu Timur, M. Jalaludin.
Ia mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara program di wilayah tersebut akibat adanya pemotongan prosedur memasak yang membuat makanan menjadi tidak layak konsumsi.
”Kami meminta klarifikasi resmi terkait manipulasi menu MBG ini. Jika tidak ada konfirmasi mendalam, kami akan mendatangi Kantor MBG Pusat dan meneruskan laporan ini ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang,” ujar Jalaludin selaku perwakilan tokoh masyarakat.
Ia juga menyoroti adanya modifikasi menu yang menyimpang dari arahan pemerintah pusat.
Salah satunya adalah penggunaan menu telur dadar yang tidak direkomendasikan oleh Presiden karena rentan dimanipulasi dengan campuran tepung.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Lapangan MBG Teluknaga, Ade Rahman Hakim, menjelaskan bahwa pihak dapur umum awalnya mencoba berinovasi menyajikan menu “telur sate” seharga Rp. 15.000 dengan campuran daging dan sayuran, Jumat (12/6/2026).
Namun, menu tersebut membutuhkan empat tahapan proses yang rumit, meliputi pengukusan (steam), pemotongan, penusukan, hingga penggorengan.
Karena kejar tayang dan keterbatasan waktu, pihak dapur memotong tahapan baku tersebut.
”Akibatnya, hasil akhir makanan tidak sesuai dengan standar gizi dan prosedur yang telah ditetapkan. Koki dapur juga meracik sendiri saus tambahan menggunakan produk komersial yang tidak sesuai instruksi awal,” jelas Ade.
Beban Dapur Melebihi Kapasitas
Faktor utama kegagalan prosedur ini dipicu oleh beban kerja dapur yang melebihi kapasitas (overload).
Saat ini, total sasaran penerima manfaat di wilayah Teluknaga mencapai 3.446 anak yang tersebar di berbagai posyandu dan sekolah.
Sementara itu, kapasitas efektif dapur umum idealnya hanya 2.500 porsi per hari, namun dipaksakan memasak hingga lebih dari 3.000 porsi.
Pengelolaan program MBG di wilayah ini dipegang oleh Yayasan Bahari Indonesia Emas yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Menindaklanjuti kendala kapasitas ini, Ade menyatakan bahwa saat ini telah beroperasi 13 dapur umum, dan 15 dapur tambahan sedang dibangun untuk memperluas volume produksi di masa mendatang.
Mengenai pengelolaan anggaran, Ade merinci alokasi dana per porsi yang dibagi menjadi dua kategori operasional:
1. Paket Rp. 13.000 (Balita, TK, PAUD, hingga SD Kelas 3): Alokasi terdiri dari Rp. 8.000 untuk bahan baku, Rp. 2.000 untuk sewa fasilitas, dan Rp. 3.000 untuk biaya operasional.
2. Paket Rp. 15.000 (Siswa SD Kelas 4 hingga SMA, serta Ibu Hamil): Alokasi terdiri dari Rp. 10.000 untuk bahan baku, Rp. 2.000 untuk sewa fasilitas, dan Rp. 3.000 untuk biaya operasional.
Di sisi lain, fungsi pengawasan gizi juga disorot karena ahli gizi dari Puskesmas Teluknaga yang ditugaskan dilaporkan sangat jarang meninjau proses produksi di lapangan.
Warga dan penerima manfaat mendesak adanya evaluasi total agar realisasi di lapangan berjalan transparan dan sesuai dengan mutu yang dijanjikan.*
(Rwn)
Komentar