JAKARTA,Detikfaktual.com – Gabungan sejumlah asosiasi dan kelompok pengemudi logistik nasional menggelar aksi safari kunjungan maraton ke berbagai instansi pemerintah dan lembaga legislatif di Jakarta, pada 20 – 21 Mei 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk perjuangan kolektif dalam membela nasib serta meningkatkan kesejahteraan para pengemudi logistik di Indonesia.
Safari aspirasi itu menyasar empat titik strategis penentu kebijakan, yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Fraksi Gerindra Komisi XII DPR RI, Fraksi Golkar Komisi V DPR RI, serta Kantor Staf Presiden (KSP).
Dalam rangkaian audiensi tersebut, perwakilan koalisi pengemudi logistik membawa tiga tuntutan utama yang dinilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti pemerintah.
Pertama, evaluasi kebijakan Over Dimension Over Loading (ODOL). Koalisi menilai pengemudi selama ini kerap menjadi pihak yang paling dirugikan dan dijadikan (kambing hitam) sasaran penindakan di lapangan, meski hanya menjalankan instruksi dari perusahaan angkutan maupun pemilik barang.
Kedua, pembenahan sistem barcode BBM bersubsidi. Para pengemudi menilai digitalisasi pembelian BBM subsidi masih menyisakan banyak kendala teknis yang berdampak pada terhambatnya distribusi logistik nasional.
Ketiga, jaminan kesejahteraan pengemudi. Koalisi mendesak pemerintah segera menghadirkan regulasi yang mengatur standar tarif angkutan, upah layak, hingga perlindungan keselamatan kerja bagi pengemudi logistik.
“Kami bukan sekadar pengemudi, kami adalah urat nadi perekonomian bangsa. Namun saat ini, nasib kami di jalanan semakin tidak menentu. Lewat safari ini, kami mengetuk hati para pengambil kebijakan di Kemenhub, DPR, hingga Istana melalui KSP agar melihat langsung realita pahit yang kami hadapi setiap hari,” ujar Ika Rostianti selaku juru bicara Gabungan Asosiasi Pengemudi Logistik.
Dalam pertemuan dengan Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar serta Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra, perwakilan pengemudi disebut diterima dengan baik. Para legislator berjanji akan membawa aspirasi tersebut ke dalam rapat kerja bersama kementerian terkait guna mencari solusi yang berpihak pada keadilan bagi para pengemudi logistik.
Sementara itu, pihak Kantor Staf Presiden menyatakan akan mengawal persoalan tersebut agar mendapat perhatian dari jajaran eksekutif pemerintah pusat.
Koalisi pengemudi menegaskan safari aspirasi ini merupakan langkah persuasif dan diplomatis. Meski demikian, mereka berharap pemerintah dan DPR segera memberikan respons konkret agar keresahan di kalangan pengemudi tidak meluas dan berdampak pada rantai pasok logistik nasional.
