MALANG,Detikfaktual.com – Gelombang keresahan di kalangan pengemudi transportasi disebut kian memuncak. Serikat Sopir Indonesia (SSI) menyatakan tengah menggalang kekuatan besar untuk memperjuangkan hak-hak para pengemudi yang dinilai selama ini terabaikan, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Konsolidasi tersebut dilakukan menyusul berbagai persoalan yang dihadapi sopir angkutan umum hingga pengemudi logistik di sejumlah daerah, termasuk terkait kebijakan transportasi dan regulasi operasional yang dianggap memberatkan.
Salah satu sorotan utama SSI tertuju pada kondisi transportasi di Jawa Timur, khususnya di wilayah Malang. SSI menilai proses transisi sistem transportasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum memberikan solusi nyata bagi sopir angkutan umum konvensional yang terdampak perubahan kebijakan.
Pengurus Pusat SSI, Achmad Basori, mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan konsolidasi nasional guna menuntut tanggung jawab pemerintah terhadap nasib para pengemudi.
“Kami sedang menyusun kekuatan. Rekan-rekan sopir angkutan umum kehilangan mata pencaharian karena Pemprov Jatim tidak becus mengurus transisi transportasi. Kebijakan yang diambil justru mematikan nasib rakyat kecil di jalanan,” ujar Achmad Basori dalam keterangannya, Kamis(14/5/2026).
Tak hanya persoalan di daerah, SSI juga menyoroti regulasi nasional yang dinilai membingungkan dan memberatkan pengemudi logistik. Dua isu yang menjadi perhatian utama yakni ketidakjelasan aturan ODOL (Over Dimension Over Load) serta sistem Barcode BBM yang disebut kerap menyulitkan operasional kendaraan di lapangan.
SSI menyebut dalam waktu dekat akan mengirim delegasi ke Jakarta untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada pemerintah pusat.
“Kami sedang bersiap menuju Ibu Kota. Masalah ODOL ini arahnya tidak kunjung jelas dan selalu menempatkan sopir sebagai pihak yang disalahkan. Kami menuntut regulasi yang adil dan tidak tumpang tindih,” kata Basori.
Menurut SSI, perjuangan tersebut menjadi momentum untuk menyatukan seluruh pekerja sektor transportasi, baik pengemudi angkutan penumpang maupun logistik, agar memperoleh perlindungan dan keadilan yang sama.
Tuntutan utama sopir ke pemerintah
SSI menyuarakan sejumlah tuntutan utama kepada pemerintah terkait persoalan transportasi dan logistik nasional yang dinilai semakin membebani para pengemudi di lapangan.
Salah satu tuntutan yang disorot yakni evaluasi kebijakan transisi transportasi di Jawa Timur. SSI menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sopir angkutan, distribusi barang, hingga kestabilan sektor logistik nasional.
Selain itu, SSI juga meminta adanya kepastian regulasi terkait kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL). Menurut mereka, penegakan aturan tidak seharusnya hanya menyasar sopir di lapangan, melainkan juga pemilik barang dan pengusaha yang dinilai turut bertanggung jawab atas praktik pelanggaran muatan.
SSI turut mendesak perbaikan sistem Barcode BBM yang selama ini dianggap kerap menghambat operasional armada dan distribusi logistik di berbagai daerah.
“Perjuangan ini bukan hanya soal perut hari ini, tapi soal masa depan profesi pengemudi di Indonesia. Kami mengharapkan keadilan yang nyata, bukan sekadar janji di atas kertas,”tutupnya.
(Ridwan)
