JAKARTA, Detikfaktual.com – Pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, saat ini penanganan bencana telah memasuki tahapan menuju pemulihan permanen melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon).
“Setelah masa tanggap darurat dan transisi, sekarang kita masuk menuju pemulihan permanen. Kuncinya ada pada program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dirancang bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga,” ujar Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Menurut Tito, sejak dibentuk pada 24 Januari lalu, seluruh kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah terus bergerak mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Sejumlah layanan dasar seperti pemerintahan daerah, listrik, BBM, internet, rumah sakit, hingga puskesmas disebut telah kembali berjalan normal.
Meski demikian, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah kendala akses akibat longsor, terutama di wilayah Aceh Tengah dan beberapa kawasan terpencil lainnya.
Di sektor infrastruktur, seluruh jalan nasional diklaim telah kembali terhubung. Sejumlah jembatan nasional juga sudah dapat difungsikan meski masih menggunakan konstruksi sementara berupa jembatan Bailey.
Sementara itu, proses belajar mengajar di sektor pendidikan mulai kembali berjalan. Dari total 4.922 sekolah terdampak, sebagian besar telah kembali beroperasi normal.
“Namun, sejumlah sekolah di zona merah masih menggunakan ruang darurat maupun menumpang di sekolah lain. Ini sambil menunggu proses relokasi,” kata Tito.
Pemerintah mencatat sebanyak 11.512 program dan kegiatan rehabilitasi-rekonstruksi akan dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun. Program tersebut meliputi pembangunan jalan, jembatan, sekolah, sungai, hingga fasilitas publik lainnya.
Pelaksanaan program dibagi dalam beberapa skala prioritas dengan fokus utama pembangunan infrastruktur dasar pada tahun 2026.
Untuk mendukung percepatan pemulihan, pemerintah telah menyetujui anggaran sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026 hingga 2028. Rinciannya, Rp38,9 triliun dialokasikan pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.
Sebagian besar anggaran tersebut akan difokuskan pada sektor infrastruktur yang mencapai sekitar Rp69 triliun selama tiga tahun. Selain itu, pemerintah juga menargetkan pengumpulan dana tambahan sebesar Rp4,5 triliun hingga 2027 guna mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak.
Pemerintah memastikan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah akan terus dilakukan secara berkala agar seluruh program pemulihan dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
(Asp)
