Sebanyak 81 Rumah Warga Kurang Mampu Di Wilayah Kecamatan Johar Baru Akan Ditata

Detikfaktual.com-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintah Pusat serta Yayasan Buddha Tzu Chi akan melakukan renovasi 81 rumah di wilayah RW 12, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. 

Sebelum melakukan renovasi rumah, Walikota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mendampingi PJ Gubernur DKI Teguh Setyabudi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Menteri Perumahan dan Pemukiman Indonesia (PKP) Maruarar Sirait meninjau serta berdialog dengan warga tanah tinggi yang rumahnya akan di renovasi.

Arifin menjelaskan, pihaknya telah melakukan beberapa kali sosialisasi bersama camat, lurah, RT/RW, LMK dan warga terkait Program Rumah Layak Huni.

“Sebelumnya juga sudah dibangun dan diresmikan satu rumah vertikal yang telah dihuni oleh beberapa Kepala Keluarga (KK) di Tanah Tinggi pada September 2024,” kata Arifin.

Atifin mengungkapkan, pihaknya juga telah melakukan pendataan kepada warga se-Kecamatan Johar Baru untuk program penataan pemukiman ini.

“Total sebanyak 81 rumah warga kurang mampu di wilayah Kecamatan Johar Baru akan ditata. Sedangkan di Kelurahan Tanah Tinggi telah didata sebanyak sembilan rumah,” ungkapnya 

“Nantinya pada saat rumahnya dibedah mereka akan dicarikan kontrakan sementara hingga rumah mereka selesai,” imbuh Arifin. 

Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyatakan, rencananya sebanyak sembilan rumah warga kurang mampu di wilayah tersebut bakal direnovasi oleh Yayasan Buddha Tzu Chi.

“Semoga pihak lain bisa mencontoh agar semakin banyak warga yang menerima manfaatnya dan menempati hunian yang lebih baik,” ujarnya. 

Di tempat yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, akan memberikan tenggat selama satu minggu kepada masyarakat untuk mempertimbangkan kembali saran pemerintah untuk membangun tempat tinggal secara vertikal. “Tapi kalau warganya hanya maunya dibedah, mau jadi perbaiki, ya sudah. Saya kasih waktu seminggu berpikir,” tegasnya.

Maruarar meminta masyarakat berpikir secara bijak karena program rumah layak huni belum tentu datang dua kali. Apalagi, anggaran dari program tersebut didanai langsung oleh Corporate Social Responsibility (CSR) dari Yayasan Buddha Tzu Chi. 

“Ini, bantuan non-APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), non-BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan non-BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), [tapi] dari Yayasan Buddha Tzu Chi, gratis, mau renovasi mau bangun, gratis semuanya,” pungkasnya.

(*)