Jakarta – Sejumlah provinsi di Indonesia sedang melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Namun langkah berbeda diambil oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang tidak akan menerapkan program pemutihan pajak kendaraan .
“Bagi yang punya mobil tidak mau bayar pajak saya tidak akan putihkan, saya akan kejar dia,” kata Pramono saat menghadiri Halal Bihalal PWNU DKI Jakarta, di Jakarta, Minggu (27/4/2025).
Dia mengatakan bahwa penunggak pajak kendaraan di Jakarta rata-rata terdiri dari pemilik kendaraan kedua dan ketiga. Menurutnya, kategori pemilik kendaraan ini tidak layak untuk mendapatkan bantuan, karena mereka dianggap mampu untuk memenuhi kewajiban pajak tersebut.
Selain tak layak dibantu menurut Pramono mereka juga sudah menikmati fasilitas yang disediakan pemerintah.
“Sudah mendapatkan fasilitas. Sudah mendapatkan kemudahan masa tidak mau bayar pajak,” kata Pramono
Sebagai bagian dari komitmennya terhadap kesejahteraan masyarakat kecil, Pramono fokus pada penghapusan PBB untuk rumah tapak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar dan apartemen dengan harga di bawah Rp650 juta.
Pramono menekankan pentingnya membereskan permasalahan terkait pemutihan ijazah bagi masyarakat, terutama yang mengalami kesulitan terkait keabsahan ijazah mereka.
“Dalam memimpin Jakarta ini terus terang saya lebih mengutamakan masyarakat yang di bawah mendapatkan kemudahan,” katanya.
(rdw)
